Pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025, bertempat di Aula Julu Kanayya Kecamatan Bantaeng, telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Bantaeng. Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah-langkah konkret menghadapi berbagai persoalan lingkungan dan kebencanaan yang dihadapi Kabupaten Bantaeng, khususnya di wilayah kecamatan. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh lurah dan kepala desa se-Kecamatan Bantaeng, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, para kepala seksi Kantor Kecamatan Bantaeng, serta menghadirkan narasumber utama, yakni Bapak Anas Hasan selaku Tenaga Ahli Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan Bapak Nasir Awing selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantaeng.

Dalam sambutan dan arahannya, Camat Bantaeng menekankan pentingnya pemetaan wilayah rawan banjir sebagai langkah awal dalam upaya mitigasi bencana. Berdasarkan kondisi geografis dan topografi wilayah, Kecamatan Bantaeng memiliki kawasan pesisir pantai, dataran rendah, serta wilayah dengan sistem drainase yang semakin tertekan akibat perkembangan kawasan dan perubahan lingkungan. Oleh karena itu, seluruh lurah dan kepala desa diminta untuk lebih aktif melakukan identifikasi titik-titik rawan banjir di wilayah masing-masing, termasuk memperhatikan kondisi saluran air, aliran drainase, serta dampak pembangunan terhadap daya tampung lingkungan.

Selanjutnya, Bapak Nasir Awing selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng memaparkan secara komprehensif mengenai fenomena alam dan persoalan lingkungan yang diproyeksikan akan menjadi tantangan besar pada tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa dalam 2–3 tahun terakhir, tidak ada pihak yang dapat memastikan secara akurat terjadinya cuaca ekstrem, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor global, termasuk peningkatan suhu bumi. Sejak komitmen internasional Paris Agreement tahun 2015, suhu bumi telah mengalami kenaikan lebih dari satu derajat, yang berdampak langsung pada perubahan pola cuaca. Prediksi cuaca dari lembaga meteorologi, termasuk BMKG, dalam kondisi tertentu juga dapat meleset akibat fenomena alam yang bersifat lokal dan spesifik, seperti yang terjadi di Kabupaten Bantaeng.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Kabupaten Bantaeng, meskipun merupakan salah satu kabupaten terkecil di Sulawesi Selatan dengan luasan sekitar 0,8 persen dari wilayah provinsi, memiliki potensi bencana yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh kombinasi topografi pesisir, dataran rendah, serta kondisi hulu yang mengalami degradasi lingkungan. Berdasarkan kajian banjir tahun 2024 yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin (Unhas), dinyatakan bahwa wilayah Bantaeng berada dalam kondisi tidak aman dalam kurun waktu 20 tahun ke depan apabila tidak dilakukan langkah-langkah pembenahan secara serius. Rekomendasi utama dari kajian tersebut adalah perbaikan kondisi hulu melalui rehabilitasi lingkungan, penambahan embung minimal seluas satu hektare, serta pembangunan sekitar 34 cekdam sebagai pengendali aliran air.

Kadis DLH juga mengungkapkan bahwa salah satu penyebab banjir besar yang terjadi baru-baru ini adalah curah hujan ekstrem yang terjadi bersamaan dengan pasang tertinggi permukaan laut. Di Kota Bantaeng, pasang tertinggi tercatat mencapai 50 sentimeter di atas permukaan laut, yang mengakibatkan genangan di sejumlah titik, termasuk area rest area yang sempat terendam hingga kendaraan tidak dapat melintas. Kondisi serupa juga terjadi di beberapa kelurahan, seperti Lembang, di mana aliran air dari belakang kantor arsip mengalami penyumbatan akibat mengecilnya saluran drainase.

Selain persoalan banjir, rapat koordinasi ini juga menyoroti persoalan sampah yang telah menjadi darurat nasional. Disampaikan bahwa pada tahun 2024, produksi sampah di Indonesia mencapai sekitar 87 juta ton per tahun. Untuk Kabupaten Bantaeng sendiri, timbulan sampah harian diperkirakan mencapai 120 ton per hari, dengan jumlah penduduk sekitar 219 ribu jiwa dan produksi sampah per orang berkisar 0,4–0,6 kilogram per hari. Bahkan, dari aktivitas dapur MBG program tertentu, sampah dapat mencapai 50–70 kilogram per hari. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah mencanangkan program Jumat Bersih sebagai langkah terobosan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kadis DLH juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Sampah spesifik seperti lampu dan aki bekas tidak boleh digabung dengan sampah lainnya karena mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Para pelaku usaha diimbau untuk memasang papan informasi di depan toko mengenai pemilahan sampah organik dan nonorganik. Selain itu, penertiban jam angkutan sampah dan penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang retribusi persampahan juga menjadi perhatian serius, dengan besaran retribusi sekitar Rp15.000 per rumah tangga per bulan, serta kewajiban pengelola perumahan menyediakan TPS di lingkungan perumahan.

Sementara itu, Bapak Anas Hasan selaku Tenaga Ahli Pemkab Bantaeng menegaskan bahwa kebersihan wilayah, khususnya pengelolaan sampah, akan menjadi salah satu barometer utama dalam penilaian kinerja lurah dan camat. Wilayah yang mampu mengelola sampah dengan baik berpotensi mendapatkan tambahan anggaran dan insentif, sementara desa atau kelurahan yang terjorok akan diumumkan secara terbuka sebagai bentuk evaluasi. Penilaian ini akan dilakukan secara berkala setiap enam bulan, dengan fokus pada wilayah yang kerap mengalami banjir akibat persoalan sampah dan drainase.

Menutup rapat koordinasi, seluruh peserta sepakat bahwa pengelolaan lingkungan, penanggulangan banjir, dan penanganan sampah tidak dapat diselesaikan secara parsial. Diperlukan komitmen bersama, sinergi lintas sektor, serta peran aktif pemerintah dan masyarakat. Dengan menjadikan sampah sebagai prioritas utama dan mengarahkannya agar bernilai ekonomi, diharapkan Kabupaten Bantaeng dapat menjadi wilayah yang lebih bersih, tangguh bencana, dan berkelanjutan di masa mendatang.