Sampai alam hari, Rabu malam, 10 Desember 2025, suasana di ruang pertemuan Kantor Kecamatan Bantaeng tampak berbeda dari biasanya. Lampu-lampu yang masih menyala terang menandakan bahwa aktivitas belum selesai, bahkan ketika waktu sudah menunjukkan malam yang cukup larut. Di balik suasana yang tenang itu, berlangsung sebuah diskusi penting yang dipimpin langsung oleh Camat Bantaeng, Andi Andrie Pawilio, bersama para lurah yang hadir malam itu—Dedy Anshari R., S.Kom., MM selaku Lurah Lembang, Marwah Lurah Letta, Dian , Lurah Lamalaka, serta Endi  Lurah Pallantikang.

Pertemuan ini bukan sekadar rapat rutin, melainkan forum khusus untuk memikirkan dan merumuskan solusi konkret terkait pola bantuan untuk masyarakat, yang belakangan menimbulkan cukup banyak dinamika pada beberapa kelurahan. Camat Andi Andrie memahami betul bahwa pola pemberian bantuan, baik dalam bentuk bantuan sosial, subsidi, maupun bantuan insidental lainnya, sering kali menuai tantangan terutama dalam hal ketepatan data, distribusi, dan persepsi masyarakat. Karena itu, malam ini ia mengundang para lurah untuk bersama-sama mencari jalan terbaik agar bantuan dapat diterima secara adil, tepat, dan sesuai sasaran.

Diskusi dimulai dengan paparan Camat Andi Andrie mengenai kondisi terbaru yang terjadi di beberapa titik wilayah kecamatan. Ia menyampaikan bahwa beberapa hari terakhir muncul keluhan masyarakat mengenai belum meratanya bantuan serta adanya persepsi berbeda terkait mekanisme pendataan. Camat menekankan bahwa setiap keluhan masyarakat harus ditanggapi dengan serius, namun tetap bermuara pada penyelesaian yang sistematis, bukan reaktif.

Selanjutnya, para lurah diberi kesempatan menyampaikan situasi di wilayah masing-masing. Lurah Lembang, Dedy Anshari, memaparkan bahwa dinamika permintaan bantuan semakin meningkat, terutama dari kelompok masyarakat yang membutuhkan Surat Keterangan Tidak Mampu untuk keperluan pengajuan bantuan BAZNAS. Menurutnya, informasi dan regulasi yang belum tersampaikan secara merata sering kali memicu membludaknya masyarakat ke kantor kelurahan. Dedy mengusulkan agar ke depan terdapat sistem informasi yang lebih tertata dan standar prosedur tetap (SOP) yang lebih sederhana namun jelas untuk memudahkan warga.

Sementara itu, Lurah Letta, Marwah, menyampaikan bahwa kesadaran masyarakat terkait syarat administrasi masih menjadi salah satu tantangan. Tidak jarang warga datang dalam kondisi mendesak tanpa melengkapi dokumen, yang menyebabkan pelayanan terhambat. Ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami alur dan persyaratan. Menurut Marwah, jika masyarakat diberi pemahaman sejak awal, proses pendataan akan lebih rapi dan potensi salah paham dapat diminimalkan.

Dari Kelurahan Lamalaka, Lurah Dian memberikan gambaran tentang perlunya kolaborasi lintas lembaga, terutama dalam integrasi data antara kelurahan dan lembaga pemberi bantuan seperti BAZNAS. Ia menilai bahwa selama data masyarakat belum sinkron, potensi tumpang tindih penerima bantuan masih akan terjadi. Dian mengusulkan adanya bank data terpadu di tingkat kecamatan yang dapat diakses dengan sistem login oleh masing-masing kelurahan, sehingga pembaruan data dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.

Sementara itu, Lurah Pallantikan, Endi, menyoroti aspek pemerataan dan keadilan sosial. Ia memaparkan bahwa bantuan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai penyaluran barang atau dana, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kemandirian masyarakat. Endi menekankan pentingnya verifikasi lapangan yang lebih ketat namun tetap humanis, agar bantuan benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan, bukan hanya berdasarkan rekomendasi semata.

Diskusi berlangsung hangat, penuh pertukaran gagasan, dan tetap dalam suasana saling menghormati. Camat Andi Andrie tampak mencatat setiap poin penting yang disampaikan. Sesekali ia memberi masukan, terutama tentang perlunya menjaga integritas pelayanan publik agar tidak menimbulkan celah bagi kelompok tertentu untuk memanfaatkan situasi. Beliau menegaskan bahwa kelurahan merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat, sehingga sistem yang dibangun harus kokoh dan konsisten.

Pada bagian akhir diskusi, beberapa kesimpulan dan langkah awal mulai dirumuskan. Di antaranya: penyusunan SOP bersama terkait proses pendataan warga penerima bantuan, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat menggunakan berbagai media termasuk digital, sinkronisasi data antar kelurahan dan kecamatan, hingga rencana membangun sistem data terpusat yang dapat diakses masing-masing lurah.

Camat Andi Andrie juga menekankan pentingnya komunikasi aktif. Ia meminta seluruh lurah untuk memastikan bahwa setiap perkembangan, kendala, atau dinamika di lapangan segera dilaporkan sehingga penyelesaian bisa lebih cepat. Selain itu, beliau menekankan bahwa pemerintah kecamatan dan kelurahan harus hadir sebagai solusi, bukan sebatas administrasi.

Pertemuan malam ini mungkin sederhana, namun memiliki arti besar bagi masa depan tata kelola bantuan di Kecamatan Bantaeng. Melalui forum seperti ini, kolaborasi antara camat dan para lurah semakin solid. Masing-masing pimpinan wilayah hadir dengan komitmen kuat untuk memperbaiki mekanisme bantuan agar lebih tepat sasaran, lebih transparan, dan lebih mudah diakses masyarakat.

Dengan semangat kebersamaan itu, Camat Andi Andrie menutup pertemuan dengan harapan bahwa langkah-langkah yang dihasilkan malam ini menjadi titik awal perubahan nyata di lapangan. Para lurah pun kembali ke wilayah masing-masing dengan tugas baru: memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik, sekaligus menjaga agar bantuan yang diberikan benar-benar membawa manfaat bagi mereka yang membutuhkan.

Pertemuan malam itu menjadi bukti bahwa pemerintah kecamatan dan kelurahan di Bantaeng terus bergerak, terus berbenah, dan terus menghadirkan solusi demi kesejahteraan masyarakat.