Setelah pelaksanaan apel pagi pada Senin, 20 April 2026, kegiatan dilanjutkan di Aula Endra Dharma Laksana 99 Polres Bantaeng dengan agenda koordinasi lintas sektor dalam rangka menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, khususnya dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino. Pertemuan ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta pemangku kepentingan terkait.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Bantaeng, Camat Eremerasa, para lurah di antaranya Lurah Lembang, Lurah Lamalaka, dan Lurah Mallilingi, serta unsur TNI dan Polri seperti Danramil 02 Bantaeng, Kapolsek Bantaeng, dan Kapolsek Eremerasa. Turut hadir pula Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua GP3A, serta para Ketua P3A yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan sumber daya air dan pertanian. Dari unsur teknis, hadir perwakilan Dinas PUPR Kabupaten Bantaeng bidang pengairan,.

Dalam sambutannya, Wakapolres Bantaeng, A. Ikbal, menekankan pentingnya deteksi dini serta koordinasi aktif dalam menghadapi potensi konflik sosial akibat dampak musim kemarau. Ia menyoroti laporan dari Babinsa Eremerasa terkait hasil supervisi dan pengecekan di wilayah Polsek Eremerasa. Berdasarkan laporan tersebut, permasalahan yang muncul setiap tahun, khususnya terkait kekurangan air saat musim kemarau, sering kali melibatkan banyak masyarakat dan berpotensi memicu gangguan kamtibmas.

Wakapolres juga menginstruksikan kepada jajaran terkait, khususnya Kasat Binmas, untuk segera melakukan langkah-langkah strategis dalam mencari solusi serta mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi. Ia menegaskan bahwa pendekatan persuasif dan musyawarah menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut kebutuhan bersama, terutama di wilayah perbatasan antara Kecamatan Bantaeng dan Eremerasa, seperti Desa Ulugalung yang berbatasan dengan Kelurahan Mallilingi, serta wilayah Lembang dan Lamalaka.

Sementara itu, dari sisi teknis, perwakilan Dinas PUPR bidang pengairan, Ibu Febby bersama Bapak Salam, memaparkan kondisi terkini terkait ketersediaan air. Dijelaskan bahwa wilayah fungsional pengairan mencakup area seluas 530 hektar yang meliputi Desa Ulugalung, Kelurahan Mallilingi, Lamalaka, dan Lembang di dua kecamatan, yaitu Bantaeng dan Eremerasa. Kebutuhan air untuk lahan tersebut mencapai 0,951 meter kubik per detik, namun berdasarkan data per April 2026, debit air yang masuk di intake hanya sebesar 0,89 meter kubik per detik, atau sekitar 21 persen dari total kebutuhan.

Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu sektor pertanian dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, melalui forum ini disepakati langkah-langkah strategis, salah satunya dengan mengadakan musyawarah pembagian air secara adil. Hasil kesepakatan menetapkan pembagian pengairan dalam tiga segmen wilayah dengan sistem giliran, di mana masing-masing wilayah mendapatkan jatah pengairan selama empat malam secara bergantian, meliputi desa Ulugalung, Mallilingi, Lembang, dan Lamalaka.

Melalui koordinasi yang solid dan komitmen bersama, diharapkan potensi konflik dapat diminimalisir serta kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi meskipun dalam kondisi keterbatasan air. Kegiatan ini mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus menghadapi tantangan perubahan iklim secara bersama-sama.