Suasana Ramadan yang penuh berkah pada Selasa, 24 Februari 2026, menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam memperkuat komitmen transformasi tata kelola keuangan daerah. Bertempat di Ruang Pola Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng, sejak pagi hingga menjelang siang telah dilaksanakan kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Bantaeng, yang dirangkaikan dengan launching digitalisasi pembayaran retribusi persampahan dan retribusi rekreasi dengan tema besar, “Dari Komitmen Menuju Aksi Nyata.”

Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin, yang memimpin jalannya agenda dengan penuh semangat transformasi. Turut mendampingi, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng Abdul Wahab, para deputi dari Bank Indonesia, Pimpinan Cabang Bank Sulselbar Bantaeng, seluruh pimpinan OPD, para camat, kepala desa dan lurah se-Kabupaten Bantaeng. Hadir pula Lurah Lembang, Dedy Anshari, R., S.Kom., MM, sebagai bagian dari unsur pemerintah kelurahan yang siap mendukung implementasi digitalisasi di tingkat akar rumput.

Sejak awal kegiatan, nuansa keseriusan dan optimisme begitu terasa. Dalam sambutannya, Bupati Bantaeng menegaskan bahwa digitalisasi keuangan daerah bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak di era transformasi digital saat ini. Pemerintah daerah dituntut untuk bergerak cepat, adaptif, dan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah.

High Level Meeting TP2DD ini menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan komitmen lintas sektor dalam mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Melalui TP2DD, Pemerintah Kabupaten Bantaeng terus mendorong terciptanya ekosistem transaksi non-tunai yang transparan, efisien, dan akuntabel. Transformasi ini diyakini mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus meminimalisir potensi kebocoran.

Dalam pemaparannya, perwakilan dari Bank Indonesia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan sektor perbankan dalam membangun sistem pembayaran digital yang inklusif. Digitalisasi bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga tentang perubahan budaya kerja dan pola pikir. Pemerintah daerah diharapkan mampu menjadi motor penggerak literasi digital keuangan di tengah masyarakat.

Momentum Ramadan memberikan makna tersendiri bagi pelaksanaan kegiatan ini. Bulan suci yang identik dengan refleksi dan perbaikan diri sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Transformasi keuangan daerah menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu agenda utama dalam kegiatan ini adalah launching digitalisasi pembayaran retribusi persampahan dan retribusi rekreasi. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam sejarah pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bantaeng. Dengan sistem pembayaran digital, masyarakat kini dapat melakukan transaksi secara lebih mudah, cepat, dan aman melalui kanal perbankan maupun platform pembayaran elektronik yang telah terintegrasi.

Retribusi persampahan sebagai salah satu sumber PAD memiliki peran vital dalam mendukung kebersihan dan kesehatan lingkungan. Melalui sistem digital, proses penagihan dan pembayaran akan tercatat secara real-time, sehingga memudahkan monitoring serta evaluasi. Demikian pula retribusi rekreasi, yang berkaitan dengan pengelolaan destinasi wisata dan ruang publik, akan semakin transparan dan akuntabel.

Bupati Bantaeng dalam arahannya menegaskan bahwa launching ini bukanlah akhir, melainkan awal dari kerja besar yang harus dikawal bersama. Komitmen yang telah dibangun harus diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan. Seluruh OPD diminta untuk menyusun langkah-langkah strategis dan memastikan kesiapan sumber daya manusia serta infrastruktur pendukung.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng turut menambahkan bahwa keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kolaborasi. Peran camat, kepala desa, dan lurah menjadi sangat penting dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi tentang manfaat dan tata cara pembayaran digital harus dilakukan secara masif agar masyarakat merasa terbantu, bukan terbebani.

Dalam konteks ini, kehadiran para lurah, termasuk Lurah Lembang, menunjukkan komitmen pemerintah kelurahan untuk menjadi garda terdepan dalam implementasi kebijakan. Di tingkat kelurahan, digitalisasi pembayaran retribusi dapat diintegrasikan dengan pelayanan administrasi lainnya, sehingga menciptakan ekosistem pelayanan publik berbasis digital yang terhubung dan efisien.

Pimpinan Cabang Bank Sulselbar Bantaeng dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan dukungan penuh terhadap program TP2DD. Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, perbankan siap menyediakan infrastruktur pembayaran, sistem host-to-host, QRIS, serta berbagai inovasi layanan keuangan digital lainnya. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

High Level Meeting ini juga menjadi ruang evaluasi capaian digitalisasi sebelumnya. Beberapa indikator seperti peningkatan transaksi non-tunai, integrasi sistem keuangan daerah, serta optimalisasi kanal pembayaran elektronik menjadi fokus pembahasan. Pemerintah Kabupaten Bantaeng menargetkan peningkatan indeks ETPD sebagai bentuk komitmen terhadap percepatan digitalisasi.

Selain aspek teknis, kegiatan ini juga menekankan pentingnya penguatan regulasi dan tata kelola. Digitalisasi harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang baik agar data dan transaksi terlindungi dengan aman. Keamanan siber dan perlindungan data pribadi menjadi bagian integral dalam proses transformasi ini.

Menjelang siang, acara ditutup dengan prosesi simbolis launching digitalisasi pembayaran retribusi persampahan dan rekreasi. Tepuk tangan para peserta mengiringi momen tersebut sebagai tanda dukungan dan optimisme bersama. Dokumentasi kegiatan pun menjadi saksi sejarah langkah maju Kabupaten Bantaeng dalam menghadapi era digital.

Semangat “Dari Komitmen Menuju Aksi Nyata” bukan sekadar slogan, melainkan refleksi tekad kolektif seluruh pemangku kepentingan. Transformasi keuangan daerah adalah perjalanan panjang yang membutuhkan konsistensi, inovasi, dan kolaborasi berkelanjutan.

Dengan langkah ini, Kabupaten Bantaeng menunjukkan diri sebagai daerah yang progresif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Digitalisasi bukan hanya mempercepat layanan, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas.

Di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, ikhtiar bersama tersebut diharapkan menjadi amal jariyah dalam bentuk pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bantaeng optimis bahwa melalui sinergi TP2DD, dukungan perbankan, serta partisipasi aktif seluruh OPD, camat, desa, dan kelurahan, transformasi keuangan daerah akan benar-benar terwujud.

Dari Ruang Pola Kantor Sekretariat Daerah, semangat perubahan itu digaungkan. Dari komitmen yang telah dibangun, kini saatnya bergerak dalam aksi nyata demi Bantaeng yang semakin maju, modern, dan melayani.